Langsung ke konten utama

COP29: Utang Ekologis Global

 

Demonstrasi aktivis iklim di Baku, Azerbaijan, memprotes target pendanaan $300 miliar yang disepakati COP29 untuk negara berkembang hingga 2035. (Perubahan Iklim PBB/Kiara Worth)

COP29: Kegagalan Pendanaan Iklim dan Ketimpangan Gender dalam Krisis Iklim Global

 
Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan, menandai titik kritis dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.  Pertemuan tersebut tidak hanya ditandai oleh perdebatan sengit mengenai target pendanaan iklim—dengan kesepakatan akhir yang jauh dari angka triliunan dolar yang dibutuhkan—tetapi juga oleh demonstrasi besar-besaran dan kecaman, termasuk dari pejabat Gereja Katolik, yang menyoroti ketidakadilan mendasar dalam respons global terhadap krisis ini.  Lebih jauh lagi, COP29 mengungkap ketidaksetaraan gender yang signifikan dalam dampak dan respons terhadap perubahan iklim, sebuah isu yang disuarakan secara lantang oleh para biarawati Katolik dan organisasi perempuan.
 
Target pendanaan $300 miliar yang disepakati, meskipun tampak signifikan secara nominal, sangat kurang dibandingkan dengan triliunan dolar yang sebenarnya dibutuhkan negara berkembang untuk beradaptasi dan mengurangi dampak perubahan iklim.  Kesenjangan ini merupakan cerminan ketidakadilan historis, di mana negara-negara maju, sebagai penyumbang utama emisi gas rumah kaca, belum sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka untuk mendukung negara-negara berkembang yang paling rentan.  Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang tanggung jawab kolektif dan pembagian beban yang adil dalam menghadapi krisis global ini.  Ketidakjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana, serta kekhawatiran bahwa sebagian besar akan berupa pinjaman dan bukan hibah, semakin memperburuk situasi.  Seperti yang diungkapkan oleh Sr. Margaret Lacson, suasana "mengemis" dana dari mereka yang paling bertanggung jawab atas krisis ini tidak dapat diterima.  Tuntutan keadilan, bukan sekadar amal, menjadi sorotan utama.
 
Di luar isu pendanaan, COP29 juga menyoroti ketidaksetaraan gender yang signifikan dalam dampak perubahan iklim.  Perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional menanggung beban krisis ini.  Mereka merupakan 80% dari pengungsi akibat bencana terkait iklim, meningkatkan kerentanan mereka terhadap perkawinan dini, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia.  Ketergantungan mereka pada lahan untuk makanan dan penghasilan juga meningkatkan risiko mereka terhadap dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem.  Fakta bahwa hanya 3% dari bantuan pembangunan terkait iklim pada tahun 2022 yang berfokus pada kesetaraan gender menunjukkan kurangnya perhatian terhadap isu krusial ini.
 
Para biarawati Katolik dan organisasi perempuan di COP29 memainkan peran penting dalam menyuarakan keprihatinan ini.  Mereka menekankan pentingnya pendanaan yang responsif terhadap gender, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya, peluang, dan pengambilan keputusan bagi perempuan.  UNANIMA International, mewakili 23 kongregasi biarawati, mendesak transisi yang adil yang memberdayakan komunitas rentan, termasuk perempuan, dalam beralih dari ketergantungan pada bahan bakar fosil.  Mereka juga menyoroti perlunya mempertimbangkan dampak transisi energi terhadap perempuan di sektor informal, yang sering kali terabaikan dalam kompensasi dan program perlindungan sosial.  Perdebatan mengenai penggunaan istilah "gender" dalam konteks negosiasi menunjukkan tantangan dalam mencapai konsensus global mengenai isu ini, tetapi juga menunjukkan pentingnya terus memperjuangkan pengakuan atas pengalaman perempuan yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim.
 
COP29 mengungkap kegagalan sistemik dalam respons global terhadap perubahan iklim.  Ketidakcukupan pendanaan, dikombinasikan dengan ketidaksetaraan gender yang signifikan, menuntut perubahan mendasar dalam pendekatan global.  Keberhasilan upaya global dalam mengatasi perubahan iklim bergantung pada komitmen yang jauh lebih kuat dari negara-negara maju untuk memenuhi kewajiban mereka, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan, serta mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program perubahan iklim.  Suara-suara dari para biarawati Katolik dan organisasi perempuan di COP29 menjadi pengingat penting akan urgensi dan kompleksitas tantangan ini, serta pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam menghadapi krisis global.(VM)
--------
https://www.ncronline.org/earthbeat/politics/environment/catholic-officials-blast-300b-cop29-climate-finance-goal-too-little?utm_source=NCR+List&utm_campaign=50091f24be-EMAIL_CAMPAIGN_2024_11_25_06_12&utm_medium=email&utm_term=0_6981ecb02e-50091f24be-23159196
.
.
.


Komentar